“Ter-Mehek-Mehek” di Trans TV: Etiskah?

“Ter-Mehek-Mehek” di Trans TV: Etiskah?
H. Kawiyan
Mahasiswa S-2 Komuniasi Universitas Padjadjaran Bandung
Kawiyan6@yahoo.com

Penulis benar-benar dibuat kaget saat secara tak sengaja menyaksikan acara reality show “Ter-Mehek-Mehek” (TMM) yang ditayangkan Trans TV, Sabtu petang (9/8/2008). Acara itu menampilkan kasus seorang gadis yang pergi (kabur) dari rumah orangtuanya karena sedang dalam keadaan hamil. Sedangkan sang pacar, yang telah menghamilinya tidakbertanggung jawab dan kabur, entah di mana.
Sang gadis bernama Jessica itu kemudian menghubungi tim Ter-Mehek-Mehek melalui surat. Sampai akhirnya sepakatlah Jessica dengan tim TMM untuk mengungkap kasus kehamilan itu dalam program televisi.
Variety show yang ditayangkan di Trans TV itu diawali dengan adegan: Jessica menceritakan kepada kru TMM bahwa ia dihamili oleh pacarnya, bernama Dimas. Tentu ini adalah kehamilan di luar nikah. Oleh Tim TMM, Jessica dipertemukan dengan orangtuanya. Dan berceritalah bahwa Jessica dalam keadaan hamil. Orangtua Jessica kaget bukan kepalang karena anak gadisnya yang telah beberapa bulan kabur tiba-tiba pulang. Yang juga membuat orangtua Jessica kaget, kok Jessica membawa kru televisi segala, ada apa? Berceritalah Tim TMM bahwa mereka mengantar pulang Jessica yang sedang hamil. “Hah?”, Mendengar anak kandungnya hamil, sang oragtua pun seperti disambar petir di siang bolong.
Dengan berbekal alamat yang didapat dari Jesscia, Tim TMM melakukan investigasi mencari keberadaan Dimas, yang juga kabur dari rumah orangtuanya. Pencarian Dimas yang dilakukan Tim TMM tentu saja dengan kamera televisi yang on. Tim TMM mengejar Dimas ke apartemennya. Tim TMM juga melakukan investigasi memburu orangtua Dimas.
Adegan-adegan dalam TMM adalah cerita realitas, bukan rekaan atau fiksi. Sebagai acara televisi yang selalu menekankan aspek hiburan, acara TMM cukup menarik karena mempertontonkan sebuah realitas atu reality show dan memperlihatkan keberanian Tim TMM memburu narasumber. Persoalannya adalah apakah hal ini etis untuk disiarkan kepada publik di televisi?
Setelah selesai menonon acara Ter-Mehek-Mehek, saya kemudian bertanya: apa boleh televisi “menyiarkan secara paksa” hal-hal yang menyangkut aib seseorang. Saya katakan “secara paksa” karena baik Dimas (yang menghamili Jessica) maupun orangtua Dimas ditemui Tim TMM secara tiba-tiba kemudian di-syooting tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Begitu pula orangtua Jessica yang diberi kabar bahwa putri kandungnya hamil dan tanpa ada izin atau pemberitahuan, pemberitahuan itu direkam kamera. Pantas saja kalau mereka memprotes ketika tahu ada kamera tersembunyi yang merekam pembicaraan mereka.
Belakangan memang banyak program acara yang secara paksa mempertontonkan atau mempublikasikan hal-hal yang sebenarnya sangat pribadi. Termasuk mempublikasikan aib seseorang. Yang sudah menjadi rahasia umumadalah prgram infotainment.
Stasiun televisi terikat oleh Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran. Dalam UU Penyiaran itu diatur etika isi siaran: mana yang boleh disiarkan dan mana yang tidak boleh disiarkan.
Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) sebagai lembaga negara independen yang bertugas mengawasi penyelenggaran penyiaran televisi harus menyikapi kasus penayangan TMM ini. Bolehkan televisi menyiarkan secara paksa aib yang dialami sesesorang. Kalau penayangan tersebut melanggar Undang-Undang Penyiaran, mengapa membiarkannya? Atau memang KPI sudah tak mampu lagi menjalankan fungsinya.
Di tengah persaingan yang sangat ketat, stasiun televisi swasta sering menempuh “jalan pintas” dalam memproduksi dan menayangkan program acaranya. Mereka cenderung membuat program yang sensasional dan kontroversial untuk mendulang rating. Bahkan mereka cenderung mengabaikan etika penyiaran dan mengorbankan kepetingan publik. Kasus penayangan Smack Down adalah salah satu contohnya. Program Smack Down adalah prgram televisi yang murah namun membuahkan rating tinggi akibat banyak yang penasaran. Padahal, program tersebut sangat buruk bagi pemirsa anak-anak. Dalam program berita kriminal, misalnya, di antara stasiun televisi swasta seperti berlomba menampilkan gambar atau visual yang paling seru atau ramai, paling sadis, dan paling “banyak darahnya”. Sudah merupakan hal biasa layar televisi swasta kita dipenuhi dengan adegan-adegan kekerasan dan sadisme.
Kembali ke acara TMM. Acara reality show ini sangat tidak layak dan tidak etis ditayangkan. Sebab, dalam acara ini Tim TMM memaksa seseorang untuk membuka aibnya di layar kaca. Laki-laki bernama Dimas dipaksa dan ditodong dengan kamera on yang kemudian ditayangkan di televisi. Sang ibu juga dipaksa untuk mengakui bahwa sang anak telah menghamili gadis bernama Jessica. Begitu pula dengan perlakuan terhadap orangtua Jessica yang diberitahu bahwa anaknya hamil dan pada saat yang sama pemberitahuan itu direkam kamera televisi. Bukankah ini memaksa seseorang untuk mempublikasikan aib yang dialaminya. Siapa yang tidak malu kalau harus dipaksa untuk mengakui kehamilan seorang gadis kepada jutaan atau puluhan juta pemirsa televisi. Siapa yang tidak malu kalau dipublikasikan melalui televisi bahwa anaknya telah menghamili seorang gadis. Kasus ini tentu saja berbeda dengan kasus seseorang yang terlibat kasus korupsi uang negara. Inikah yang namanya kebebasan media (pers?). Tentu bukan.
Pengelola stasiun televisi tentu saja terikat oleh Undang-Undang No. 32/2002 tentang Penyiaran yang mengatur materi siaran yang dipublikasikan. Mereka juga pasti mengetahui ada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SP) yang dibuat oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tahun 2004. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SP) mengatur mana yang boleh ditayangkan dan mana yang tidak boleh ditayangkan. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam P3SP.
Rekaman Tersembunyi (pasal 21)
“Rekaman tersembunyi adalah tindakan menggunakan segala jenis alat perekam (gambar ataupun suara) secara sembunyi-sembunyi untuk merekam tanpa diketahui oleh orang lain atau subyek yang direkam. Dalam hal itu, terdapat sejumlah ketentuan yang harus dipatuhi: siaran rekaman tersembunyi hanya diizinkan bila menyangkut kepentingan publik atau mendapat izin dari subyek yang direkam dan tidak merugikan pihak tertentu; perekaman tersembunyi hanya diperbolehkan di ruang publik; dalam menyiarkan materi rekaman tersembunyi, lembaga penyiaran bertanggungjawab untuk tidak melanggar privasi orang-orang yang secara kebetulan terekam dalam materi tersebut. orang yang menjadi subyek dalam rekaman mempunyai hak untuk menolak hasil rekaman disiarkan; bila pada saat perekaman, subyek mengetahuinya dan meminta perekaman dihentikan, lembaga penyiaran harus mengikuti permintaan tersebut; rekaman tersembunyi tidak boleh disajikan secara langsung (live).” Berdasarkan pasal ini, sebagian besar adegan dalam TMM merupakan pelanggaran. Apa tidak merupakan pelanggaran etika seroang kru televisi dengan kamera on datang ke ruang pribadi/bukan ruang publik dan memaksa pemilik ruang itu membuka aibnya?

Pencegatan/Doorstopping (pasal 22)
Dalam TMM terdapat sejumlah adegan pencegatan/doorstop yang dilakukan oleh kru terhadap beberapa pribadi. Lalu bagaimana P3SP mengatur masalah pencegatan? “Pencegatan adalah tindakan menghadang narasumber tanpa perjanjian untuk ditanyai atau diambil gambarnya. Dalam hal ini, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. pencegatan hanya dapat dilakukan di ruang publik; pencegatan dapat dilakukan selama itu tidak melibatkan upaya memaksa atau mengintimidasi narasumber; lembaga penyiaran harus menghormati hak narasumber untuk tidak menjawab atau tidak berkomentar.”

Privasi mereka yang tertimpa musibah (pasal 23)
Berikut adalah etika P3SP yang mengatur privasi individu yang terkena musibah. “Dalam meliput dan/atau menyiarkan program yang melibatkan pihak-pihak yang terkena musibah, lembaga penyiaran harus mengikuti ketentuan sebagai berikut: peliputan subyek yang tertimpa musibah harus dilakukan dengan mempertimbangkan proses pemulihan korban dan keluarganya; lembaga penyiaran tidak boleh menambah penderitaan orang yang sedang dalam kondisi gawat darurat, korban kecelakaan atau korban kejahatan, atau orang yang sedang berduka dengan cara memaksa, menekan, mengintimidasi orang bersangkutan untuk diwawancarai atau diambil gambarnya; penyajian gambar korban yang sedang dalam kondisi menderita hanya dibolehkan dalam konteks yang dapat mendukung tayangan; lembaga penyiaran harus menghormati peraturan mengenai akses media yang dibuat oleh rumah sakit atau institusi medis lainnya; terhadap korban kejahatan seksual, lembaga penyiaran tidak boleh mewawancarai korban mengenai proses tindak asusila tersebut secara terperinci.”
Sebagai sebuah peraturan, P3SP mengancam penyelenggaran penyiaran yang melanggar dengan sanksi yang bervariasi: dari sanksi ringan berupa teguran tertulis, penghentian sementara mata acara yang bermasalah, denda administratif; pembekuan kegiatan siaran lembaga penyiaran untuk waktu tertentu; penolakan untuk perpanjangan izin lembaga penyiaran. Di sisi lain, individu-individu yang merasa dirugikan oleh program televisi ini juga dapat menuntut stasiun televisi yang menayangkan program ini.
Sejauh ini penulis belum mendengar reaksi KPI atas program TMM yang ditayangkan Trans TV. Padahal, KPI biasanya “rajin” membuat teguran kepada stasiun-stasiun televisi atas program yang dianggap tidak patut ditayangkan atau melanggar P3SP. Atau bisa jadi KPI sudah “lelah” menjadi pengawas peneyelnggaraan penyiaran karena terlalu banyak rekomendasi atau tegurannya yang tidak diindahkan stasiun televisi swasta. Maklum, kendati KPI merupakan lembaga negara independen yang dibentuk atas Undang-Undang, kewenangannya tidak memiliki wewenang menjatuhkan sanksi. Wewenang itu kini telah diambil alih Departemen Komunikasi dan Informatika. Maka, ketika KPI tak memiliki kewenangan menjatuhkan sanksi kepada lembaga penyiaran yang dianggap melanggar, rekomendasi atau teguran KPI dianggap sebagai angin lalu. Kita masih ingat belum lama ini, KPI merminta Trans TV menghentikan program Suami-suami Takut Istri, Extravaganza, dan Ngelenong Nyok. Juga program One Piece di Global TV. Namun, teguran itu diabaikan. Bahkan, bisa jadi teguran yang dibuat KPI atas sebuah program acara di televisi merupakan “promosi gratis” acara bersangkutan karena membuat banyak orang penasaran untuk menton program tersebut[]

H. Kawiyan: Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Komunikasi Unpad Bandung dan pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Indo Esa Unggul Jakarta. Ia pernah bekerja di SCTV 1996-2007.