Kelompok Studi Komunikasi Pascasarjana Unpad

Bersama Kita Berkarya Memimpin Dunia

KANDIDAT PEMIMPIN JABAR DINILAI TIDAK SIAP SECARA KONSEP UNTUK MEMBANGUN JABAR

Posted by kskunpad pada Februari 18, 2008

 

Berdasarkan pemantauan Kelompok Studi Komunikasi (KS Kom) Mahasiswa Pascasarjana Universitas Padjdjaran (UNPAD) Bandung dalam aspek komunikasi politik seputar proses pemilihan Calon Gubernur (Cagub) dan Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Provinsi Jabar Barat –yang selanjutnya disebut “Kandidat Pemimpin Jabar”—disampaikan sebagai berikut;

1). Para Kandidat Pemimpin Jabar, dinilai tidak siap untuk membangun Jabar secara konsepsional, bahkan ada kesan lebih senang menghindarkan diri dari Invoice Politik (baca; kontrak politik) seperti kebanyakan kandidat pemimpin lainnya di Indonesia, jika kelak mereka berhasil menjadi pemimpin di Jawa Barat. Hal ini lebih disebabkan adanya ketakutan para kandidat tidak mampu memimpin dan mengendalikan sistem Pemerintahan Daerah (Pemda) secara professional dan proporsional, mengingat kuatnya kekuatan dinamika politik yang bersifat formulatif dan terkristalisasi dalam kekuatan situasi dan kondisi komunikasi politik yang tidak sehat. Sehingga mereka lebih senang beranalogi bahwa soal konsep dan perencanaan pembangunan dilakukan oleh lembaga atau institusi kedaerahan yang sudah ada seperti Bappeda, PU dan sebagainya.

2). Akibat dari point 1 tersebut di atas, maka komunikasi politik yang tercipta dalam proses sosialisasi para Kandidat Pemimpin Jabar lebih senang mendengarkan tuntutan rakyat secara parsial –walau hal tersebut tidak jelak—dan penyampaiannya tidak sistematis dan lebih kepada infotaiment politik daripada mengajak rakyat untuk sama-sama memikirkan dan merajut kemakmuran dan kesejehateraan seluruh rakyat Jabar. Dalam konteks ini, para Kandidat Pemimpin Jabar lebih senang melakukan pendekatan secara emosional ketimbang rasional, hal ini akan menimbulkan terjadinya proses kristalisasi massa secara buta dan menciptakan masyarakat pemilih tidak mampu berpikir logis untuk menimbang dan memilih calon pemimpin mereka.

3). Kendati proses pemilihan Kandidat Pemimpin Jabar dapat dikatakan sudah demokrtrais, tetapi proses penetapan calon oleh partai politik yang ada, telah menggiring akan munculnya persoalan baru di Jabar berupa biaya tinggi. Sebab bayaran yang harus diberikan oleh kandidat kepada partai politik, utamanya kandidat dari luar partai, terlalu tinggi dan tidak masuk akal jika melihat gaji yang bakal diterima oleh para kandidat jika kelak mereka terpilih mnenjadi Gubernur dan Wakil Gubernur. Secara angka, jika gaji seorang Gubernur dan Wakil Gubernur Rp 200 juta saja sebulan, maka dalam masa jabatannya, ia hanya mampu mengumpulkan uang Rp 12 milyar jika tidak dipotong keperluan keluarga. Jika digabung dengan pendapatan Wakil Gubernur, maka pendapatan kotor para kandidat kelak hanya sekitar Rp 20 milyar saja. Sedangkan, biaya yang harus disetor kandidat ke partai politik pendukung melebihi angka tersebut, belum lagi termasuk biaya penggalangan masa/kampanye yang membutuhkan biaya puluhan milyar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: