Kelompok Studi Komunikasi Pascasarjana Unpad

Bersama Kita Berkarya Memimpin Dunia

BUMN + BUMR = JABAR INC.

Posted by kskunpad pada Februari 17, 2008

Ketika Bung Karno meminta Kabinet Djuanda untuk mendesain perusahaan milik pemerintah. Timbullah perdebatan sengit  soal konsep mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, ditengah Bung Karno sedang sibuk menasionalisasi asset-aset VOC dan perusahaan yang berafiliasi dengan VOC. Perdebatan itu, apakah BUMN tersebut bernama Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMP) seperti yang berkembang di dunia barat , dimana pemerintah memiliki saham-saham atas BUMP tersebut. Ataukah dalam bentuk seperti sekarang, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana rakyat dan pemerintah sama-sama memiliki perusahaan ini.

                Nuansa yang berkembang ketika itu, adalah masih nuansa berdebatan Bung Karno yang memilih konsep ekonomi sosio-ekonomi sebagai pilihan atas gagalnya system kapitalisme di dunia barat mensejahterakan rakyatnya secara menyeluruh dan gagalnya system komunisme-sosialisme mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta mengekang potensi individu masyarakatnya dalam memajukan ekonomi. Konsep sosio-ekonomi Bung Karno, tidak terlalu berbeda denganb Bung Hatta yang tetap kekeh agar system ekonomi kerakyatan yang bentuk koperasi menjadi pilihan konsep ekonomi Indonesia. Akhirnya, sistem keekonomian gotong royong tetap dimasukkan dalam UUD 1945 ketika akan tetapi konsep Bung Karno juga masuk.

                Atas dasar perdebatan tersebut, maka akhirnya diputusakan badan usaha yang menjadi perusahaan adalah BUMN bukan BUMP, dengan harapan BUMN kelak menjadi tulang punggung perekonomian negara yang di dalamnya ada saham-saham rakyat dan saham-saham pemerintah. Akan tetapi dalam perjalannya, utamanya ketika Soeharto menjadi Presiden, maka konsep dan harapan tadi buyar. BUMN yang telah didesain dengan perdebatan panjang, hanya habis dalam tangan seorang jenderal. Soeharto menjadikan BUMN sebagai mesin uang untuk keperluan kekuasaannya, BUMN menjadi sapi perah penguasa dan politisi yang konon kabarnya masih berlanjut hingga kini.

                Benar memang, saat ini BUMN telah melakukan privatisasi. Artinya rakyat diberikan peluang oleh negara untuk memiliki saham-saham BUMN sehat tersebut melalui mekanisme bursa saham. Benar memang, rakyat diberi angin segar dan menjadi dasar bagi teori ekonomi bahwa BUMN tidak lagi sekedar mesin politik penguasa karena sudah ada pemegang saham yang terwakilkan dalam dewan komisaris dan dewan direksi. Akan tetapi, jika mengacu kepada konsep dasar tujuan berdirinya BUMN era Djuanda itu, jelas semakin jauh panggang  dari api. Sebab yang membeli saham-saham BUMN itu, ya tentu saja kalangan berduit, yang kalau diperiksa pencatatannya di Bursa Efek Indonesia (dulu Bursa Efek Jakarta) tak lebih dari 100.000 orang. Kalau pun ada tambahan adalah hot money yang dikelola oleh konsultan asing, sekedar untuk singgah beberapa saat untuk memperoleh capital gain.

                Adalah lucu saja, kemudian PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang kantor pusatnya berada di tengah-tengah jantung ibukota Jawa Barat, tetapi tidak secuil pun saham rakyat Jawa Barat dalam artian sesungguhnya. Lucu saja kemudian, IPTN yang begitu hebat dan menggemparkan dunia lenyap bagai debu ditiup angin. Padahal, jika mengacu kepada konsep BUMN era Bung Karno, maka seharusnya seluruh rakyat Jabar ikut memiliki saham-saham PT. Telkom tersebut. Juga rakyat Jabar harus memiliki atas saham-saham IPTN. Juga rakyat Jabar punya saham atas proyek jalan tol yang ada di wilayah Jabar. Juga, rakyat Jabar punya saham-saham atas PT. Kereta Api Inbdonesia. Dan perusahaan besar lainnya di Jawa Barat. Nasi telah telah menjadi bubur, sistem sudah berjalan. Tidak mungkin lagi, uang orang asing yang telah membeli saham-saham BUMN, kita kembalikan. Apa kata dunia.

                Namun bukan berarti, kita sebagai manusia yang telah dibekali akal, harus pasrah dengan keadaan ini. Kalau rakyat Malaysia beramai-ramai berhimpun diri dalam wadah koperasi, lalu negara memberikan insentif bagus untuk mendukung pembiayaannya. Maka tak heran, apabila sebagian besar saham-saham perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikuasai oleh koperasi-koperasi rakyat Malaysia ini. Namun di Indonesia, koperasi telah menjadi momok sebagain besar masyarakat, gara- gara lembaga koperasi telah menjadi perpanjangan tangan elit penguasa Orde Baru untuk menjamah rakyat yang berhimpun di dalamnya. Makanya kala itu, koperasi lebih identik sebagai lembaga penerima “sedekahan politik” penguasa. Sedekahan politik yang dramatis ketika itu adalah Soeharto memerintahkan para konglomerat untuk menyumbangkan 25% sahamnya kepada koperasi-koperasi yang telah diseleksi pemerintah.

                Tak tanggung-tanggung, acara serah terima 25% saham para konglomerat itu dilaksanakan dengan acara kenegaraan di Istana Negara yang disaksikan oleh seluruh dunia melalui siaran langsung TVRI pusat ketika itu. Tetapi taukah Anda, bahwa itu hanya serimonial belaka agar Pak Harto disanjung-sanjung oleh rakyat kecil betapa hebatnya dia memimpin negara. Atau paling tidak rakyat akan berkata, betapa berwibawanya Soeharto sampai-sampai himbauannya saja (bukan aturan hukum) para konglomerat bersedia menyedekahkan 25% sahamnya kepada rakyat melalui koperasi. Cobalah cek, masih adakah 25% saham-saham koperasi tersebut pada perusahaan konglomerat itu? Tentu saja tidak ada lagi, perkiraan saya ketika itu umur saham 25% itu hanya setahun, tahun kedua perkiraan saya 25% saham tersebut akan menghilang atau minimal akan berkurang 50%-nya. Mengapa? Para konbglomerat bersedia memenuhi permintaan Pak Harto, karena aturan main di dalam penguasaan saham-saham perusahaan tidak terlepas dari soal untung dan rugi perusahaan yang bersangkutan.

                Seperti biasanya, jelang akhir tahun (sedikitnya setahun sekali), para pemegang saham mengadakan rapat para pemegang saham atau lebih dikenal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dalam forum inilah ditentukan nasib perusahaan, termasuk susunan direksi dan komisaris. Kalau perusahaan rugi, tentu RUPS akan meminta para pemegang saham untuk melakukan setor saham baru untuk mendorong modal perusahaan agar bisa pulih dari kebangkerutan. Anda bisa bayangkan bagaimana nasib saham 25% milik koperasi tadi, kalau seandainya setor harus berjumlah 25% dari yang disepakati oleh RUPS. Kalau Rp 100 milyar saja, maka koperasi harus mengusahakan Rp 25 milyar. Bila tidak setor, maka sahamnya mengecil atau habis. Dan memang itu dunia saham sesungguhnya. Saat itu seluruh konglomerat berbisik-bisik untuk mnemenuhi permintaan Pak Harto, lalu mereka membangkrutkan perusahaannya sehingga sahamnya dapat mereka ambil kembali.

BUMR = Jabar Inc.

Ketika saya membantu memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya menulis bahwa kelak rakyat Babel harus mendirikan Babel Inc, agar PT Timah Tbk dapat direngguh sahamnya oleh rakyat Babel, khususnya saham pemerintah pusat yang masih tersisa 65%. Dalam benak saya, wajarlah jika 65% saham pemerintah pusat di PT Timah Tbk tersebut diserahkan kepada rakyat Babel melalui Babel Inc sebagai sebuah perusahaan raksasa yang saham-sahamnya dimiliki oleh seluruh rakyat yang ber-KTP Babel. Mengingat, bumi pulau Babel telah dieksploitasi oleh timah sejak zaman penjajahan Belanda hingga kini. Wajar dalam benak saya, jika sisa kejayaan timah di Babel dimiliki sepenuhnya oleh seluruh rakyat Babel. Sehingga saya membayangkan Babel Inc memliki 65% saham di PT Timah Tbk sebagai saham hibah dari pemerintah pusat.

                Hal serupa pernah saya tawarkan ke rakyat Kalimantan Barat ketika terjadi proses pilkada di daerahj penghasil hasil hutan dan kelapa sawit tersebut. Kalbar Inc, nama lembaga yang saya tawarkan itu. Agar rakyat Kalbar yang umumnya miskin dan tak berdaya itu dapat hidup setara dengan saudaranya di daerah lain. Sebab saya terkejut ketika dulu ada hearing di DPR RI, para menteri Pak Harto menyampaikan angka-angka trilyunan rupiah sebagai hasil hutan Kalbar, tetapi rakyat di bumi Dayak ini tetap saja miskin. Ironis sekali. Tetapi itu kenyataan hidup rakyat Kalbar. Lalu saya tawarkan konsep itu agar Kalbar Inc berdiri. Mereka menyambut baik ide itu, tetapi sayang, isyu kesejahteraan kalah dengan isyu sara yang dikembangkan oleh kandidat lain, bahwa suku Dayak harus kembali menjadi gubernur agar bisa keluar dari penindasan dan keterbelakangan.

                Di Jawa Barat, saya mengusulkan agar seluruh rakyat Jabar berhimpun diri dalam Jabar Inc. Artinya Jabar Inc adalah perusahaan holding company dari Bandung Inc, Bekasi Inc, Cirebon Inc dan sebagainya. Bandung Inc, adalah perusahaan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang saham-sahamnya dimiliki oleh rakyat Bandung sendiri, demikian juga Cirebon Inc dan daerah kabupaten dan kota lainnya di Jabar. Lalu Jabar Inc, menjadi payung trerbesar ekonomi rakyat Jabar. Setelah instrument bisnis ini terbentuk, maka mulailah Pemda bersama DPRD membuat aturan daerah bahwa setiap usaha yang berada di wilayah Jawa Barat dan mengeksploitasi alam Jabar atau bersifat besar dan memonopoli, maka harus menyertakan saham rakyat Jabar melalui Jabar Inc, minimal 25% sebagai saham abadi (saham tidak akan berubah sampai kapan pun).

                Dengan cara demikian, maka rakyat Jabar tidak lagi termarjinalkan ketika setiap ada proyek baru di Jabar. Dan setiap penduduk Jabar adalah para pemegang saham perusahaan-perusahaan besar di Jabar yang saham-sahamnya dapat dijadikan jaminan di bank-bank. Hal serupa juga sudah dilaksanakan oleh Singapura delapan tahun silam. Bahkan Jabar Inc, akan menjadi perusahaan yang memilki asset trilyunan rupiah. Percayalah. Persoalan ekonomi dan bisnis yang mendera rakyat harus dihadapi pula dengan instrument bisnis, buksn dengan politik apalagi unjuk rasa, ialah Jabar Inc itu. Sebab terpaan deras globalisasi, tidak hanya rakyat Jabar yang tidak mampu menghadapinya, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Benteng terakhir pertahanan ekonomi rakyat Jabar adalah hanya dengan membuat sistem  Jabar Inc. Jika tidak, maka seluruh asset-aset ekonomi di wilayah Jabar hanya akan menjadi milik asing ketika Pemda mulai menjaring investor-investor asing. Sebab investor bagi Pemda adalah target mati, mutlak ada jika ekonomi daerah harus bergerak. Maukah rakyat Jabar jadi penonton seperti Kalbar dan Babel? (Saf).

Satu Tanggapan to “BUMN + BUMR = JABAR INC.”

  1. kskunpad said

    Artikel yang menarik, penuh ide-ide dan opini tajam, akan tetapi kalau bisa saya membuka wacana, bahwa pada pemilihan PILKADA KalBar baik secara implisit dan eksplisit tidak ada mekanisme kampanye dengan bernuansa SARA yang dikedepankan diwacana publik dalam scoup Media Massa, yang ada mungkin dalam wacana individu dan percakapan interpersonal dan antarpersonal dalam ranah percakapan keseharian. Jadi saya agak kurang setuju kalo wacana dalam PILKDA KALBAR ada unsur mengedepankan issue SARA dikemukakan disini, karena dalam struktur komunikasi hal ini bisa menimbulkan Noise dan jelek efeknya dalam proses komunikasi, sebab bisa menimbulkan Prasangka dan Streotip. Kenapa hal ini saya sampaikan, sebab bisa dilihat dari hari mulainya proses Pilkada samapi dengan hari ini, tidak ada opini atau argumen dari publik KAlbar sendiri dalam media massa yang BerKredibilitas bahwa ada nya Issu SARA dikedepankan. Kalupun ada riak-riak mengenai sentimen SARA, yang ada tidak ada sangkut paut nya dalam pelaksanaan pesta DEMOKRASI yang terjadi di KalBAR. Sekian Masukan dari saya, tanpa tendensi untuk mengubah “Sudut Pandang” mengenai artikel kesuluruhan, akan tetapi Saya ingin menjembatani agar tidak terciptanya Prasangka dan Streotip di Negara Kesatuan Republik Indonesia Ini dalam ranah media yang Credibell. Terima Kasih

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: