Ketika Artis Masuk Politik

Oleh : Paulinus Freddy SS

Euphoria demokrasi di Indonesia selama Pilkada 2008 terutama mejelang Pilpres 2009 mendatang membawa wacana unik yang di blow up dan ditangkap peluang nya oleh partai-partai politik. Ramainya figur-figur selebritis yang kadung lekat dengan masyarakat terutama artis-artis sinetron nasional berbondong-bondong mencemplungkan dirinya kedalam aktivitas politik menjadi fenomena unik tersendiri yang mewarnai wacana demokrasi di negeri ini. Dari segi efektivitas sebenarnya peluang artis-artis ini untuk sukses sebagai “pengeruk suara” cukup besar, dengan modal ketenaran dan dikenal masyarakat, dimana para artis yang kemudian berkecimpung didunia politik diharapkan mampu menciptakan posisi sebagai votegetter terhadap massa suatu daerah pemilihan.

Fenomena artis masuk kekancah politik sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru di negeri ini. Beberapa artis memang ada yang telah lama menekuni bidang politik sebagai aktivitas barunya, sebut saja (Alm.) Sophan Sophian, H. Rhoma Irama, Adjie Massaid, dll. Akan tetapi action para artis ketika masuk kedalam dunia politik diatas tidaklah seperti sekarang ini, yang terlihat sangat memanfaatkan momentum terutama ketika Rano Karno dan Dede Yusuf sukses di Tahun 2008 ini dalam kegiatan politiknya. Dalam tatanan ilmu komunikasi, fenomena figur artis yang berkecimpung di dunia politik ini bisa dimasukkan kedalam ranah teori Two-Step Flow Communication Theory jika dilihat posisi mereka sebagai figur yang dikenal publik yang didalam misinya didunia politik terutama di partai politik yang menaunginya sebagai oinion leader ketika berkampanye terhadap massa masyarakat secara daerah atau nasional.

Namun hal ini sebenarnya perlu juga dicermati dengan baik dan seksama, karena apabila ditilik dari sisi kredibilitas politik individu artis – artis yang berkecimpung di kancah politik ini, tidak semuanya memiliki pengalaman dan track record yang cukup secara signifikan didalam berjuang menyuarakan suara rakyat sebelumnya. Tanpa bermaksud menjadi sinis menanggapi dinamika kehidupan berpolitik di negeri ini, akan tetapi janganlah wacana selebritis terjun kedalam kancah politik hanya menjadi retorika dagangan partai politik semata yang kemudian menjadi salah kaprah ketika hal ini menjadi ajang pembuktian ego dan ambisi individu sang selebritis semata tanpa realisasi diantara janji-janji muluk dan seliweran kalimat dagangan politik semata untuk membodohi masyarakat.

Menyoal Pro dan Kontra Kenaikan BBM

Sebagai bahan pertimbangan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bisa kita lihat dari pidato Presiden SBY. Dalam pidatonya, Presiden Susiso Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa ada dua macam krisis tingkat dunia, yakni krisis harga minyak dan krisis harga pangan. Dengan adanya dua factor tersebut di atas, pemerintah Republik Indonesia berencana untuk menaikkan harga BBM. Namun, jika pemerintah bersikeras menaikan harga BBM, maka masyarakat lapis bawah akan tambah bingung dan semakin terbebani pikirannya.

Pemerintah memang sudah memiliki program Bantuan Langsung Tunai untuk mengantisipasi kebingungan masyarakat jika harga BBM dinaikkan. Namun menurut hemat penulis, efektifitas BLT sangatlah kurang bahkan bisa dikatakan tidak tepat sasaran. BLT ini bisa mengakibatkan “budaya mengemis” pada masyarakat Indonesia. Masyarakat hanya menerima bantuan tanpa berpikir bagaimana mengatasi masalah hidup mereka. Mungkin pepatah orang bijak akan kegiatan memberi bantuan yang paling tepat yaitu “Berikan Kail, bukan Ikannya.” Jadi dalam hal memberikan bantuan, seharusnya pemerintah memberikan alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarat (kailnya) seperti keahlian, alat bantu untuk bekerja, dll. Bukan memberikan uang atau bahan sembako secara langsung.

Ketua Fraksi Partai Demokrat Syarief Hassan, mengatakan bahwa menaikkan BBM adalah alternatif terakhir demi menyelamatkan APBN dalam skala luas. Syarif menjelaskan bahwa sepertiga dana APBN habis untuk mensubsidi BBM. Apabila pemerintah tidak mengambil keputusan untuk menaikan BBM bersubsidi, maka perekonomian Indonesia akan jatuh sebesar 5,5 %.

Berbeda halnya dengan Syarief, Ramson Siagian mengatakan bahwa jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM, maka ada kenaikkan tingkat inflasi dan industri manufacturing akan ambruk. Angka kenaikkan inflasi yang akan terjadi yaitu sebesar 13 %. Pada saat ini saja daya beli rakyat sedang anjlok, apa yang akan terjadi apabila harga BBM dinaikkan.

Dampak kenaikan BBM memang banyak sekali merugikan rakyat, terbukti dari kasus kenaikkan BBM pada tahun 2005, di mana kenaikkannya sampai 120 % sehingga tingkat inflasi mencapai 17.5 %. Selain itu kenaikkan BBM juga menimbulkan kemiskinan, pada saat itu meningkatkan angka kemiskinan hingga 40 juta orang. Kemudian akibat lainnya yaitu produksi minyak menurun sejak saat itu.

Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan bahwa jika BBM tidak dinaikkan, berarti rakyat mensubsidi BBM untuk orang-orang kaya. Namun DPR menolak kenaikkan BBM, karena sebenarnya dari data yang ada setelah BBM naik rakyat menderita. Imam Prasodjo, Sosiolog Universitas Indonesia, mengatakan 20 % orang kaya Indonesia semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Tolak ukurnya dari daya beli dan konsumsi. Di sini telah terjadi “Fenomena Gunung Es” di mana tingkat atas atau kalangan atas tidak terlalu merasakan efek dari kenaikkan harga BBM ini. Melainkan rakyat miskin sangat merasakan penderitaan akibat kenaikkan harga BBM ini.

Sebelum harga BBM naik saja sudah banyak dampak yang terlihat pada rakyat menengah ke bawah. Kasus-kasus yang terjadi adalah kasus bunuh diri, kebingungan, sakit jiwa, stress karena kenaikan BBM. Mungkin kita bisa menggunkan salah satu local wisdom di Negara ini dalam menghadapi kenaikkan harga minyak dunia yaitu seperti sistem “lumbung padi” sebagai tameng (emergency rescue). Indonesia seharusnya semakin gencar memproduksi minyak di dalam negeri, kemudian menyimpannya untuk konsumsi dalam negeri (stok dalam negeri) dan tidak mengimpor minyak dengan harga yang mahal.

Sebenarnya pemerintah memiliki banyak alternative lain selain menaikkan harga BBM, paling tidak bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial, panti asuhan dan lembaga masyarakat lainnya untuk dilibatkan dalam mencari alternatif-alternatif yang lebih baik. Kondisi masyarakat miskin pasca kenaikan BBM akan sangat semrawut. Bisa saja massa dimanfaatkan oleh partai yang sebentar lagi melaksanakan Pemilu. Masyarakat akan turun ke jalan dengan kondisi kelaparan, kekesalan, kemarahan.

Kondisi saat ini yaitu harga-harga barang sudah naik sebelum kenaikkan BBM. Partai politik akan membiayai atau memberikan bantuan sebagai jalan untuk mencapai tujuan. Harusnya pemerintah mencari jalan tidak memukul rata. Semakin banyak energi dipakai, maka akan semakin besar subsidi. Kita seharusnya berhemat, karena di Indonesia orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin melarat, sebagai contoh penanganannya, orang kaya yang mempunyai mobil 3 seharusnya meminimalisir pemakaian mobil untuk menghemat konsumsi BBM. Sehingga masyarakat miskin tidak harus menanggung beban mahalnya bahan pangan.

Pemerintah seharusnya mengadakan kampanye untuk menurunkan lifestyle bagi orang-orang kaya di Indonesia. Pertama, memberantas pemikiran-pemikiran yang hanya mengutamakan kepentingan dirinya (pejabat = orang kaya kehidupan mewah). Kedua, tidak mengambil jalan pintas yang gampangan dan tidak mendidik (contoh :BLT) yang tingkat keberhasilannya hanya 35 %. Karena dengan cara seperti itu, orang akan terbiasa untuk dikasih (moral hazard). Ketiga, yaitu adanya kemauan dari pemerintah untuk mencari alternatif yang cerdas. Karena adanya kereseahan di masyarakat, maka mengakibatkan ongkos politik yang juga akan bertambah besar. Angry crowd atau massa yang marah ini seharusnya diredam secepatnya, bukan malah dijadikan tunggangan partai politik atau kalangan tertentu. Keempat, harus adanya kampanye besar-besaran untuk menurunkan penggunaan energy, sehingga beban seharusnya ditanggung oleh orang-orang yang berada di atas (orang kaya, pejabat, dll).

Politik itu memang merupakan gray area. Isu kenaikan BBM gampang sekali untuk dipolitisi. Hasil Paripurna pada 9 April dapat disimpulkan bahwa beberapa Anggota DPR menolak naiknya harga BBM, beberapa anggota lainnya menyimpulkan bahwa itu tindakan yang menunjukkan tidak menuruti komitmen terhadap APBNP. Output atau hasil dari kebijakan untuk menaikkan harga BBM harus benar-benar diambil sebagai opsi terakhir. Pernyataan “Demi kepentingan rakyat” jangan dijadikan sebagai alasan saja, melainkan benar-benar tujuan utamanya. Demonstrasi bukan saja reaksi publik, karena subsidi BBM sebesar 265 trilyun, seakan-akan dinikmati kebanyakan oleh rakyat kalangan atas. Oleh karena itu baik pemerintah, Anggota DPR, mahasiswa, dan masyarakat pada umumnya harus berpikir jernih dan jangan panik serta jangan terburu-buru, karena “terburu-buru itu temannya setan“.

Ditulis oleh : Yoka Pramadi

Dede Terpopuler, Agum ”Ngetop”

Pengantar:
Kemenangan pasangan Ahmad Heryawan–Dede Yusuf (Hade) dalam pilkada Jawa Barat bukan sesuatu yang mengejutkan. Kemenangan Hade telah diprediksi jauh hari sebelumnya dan faktor popularitas calon gubernur (cagub) dan calon wakil gubernur (Cawagub) sangat menentukan.
Analisa yang dilakukan Kelompok Studi Komunikasi (KS Kom) yang dilakukan oleh mahasiswa Pascasarjana Universitas Padjajaran Bandung sejak beberapa waktu lalu dan diperbarui 3 Februari 2008 silam, hasilnya pasangan Hade tidak tergoyahkan.
POPULER di mata media massa memang tidak menjamin terpilihnya seorang cagub dan cawagub pada sebuah provinsi di Indonesia. Hal ini masih tergantung kepada apakah masyarakat Jawa Barat sudah berpola hidup media oriented atau belum.
Pada suatu daerah yang masyarakatnya belum media oriented, popular di mata media tidak memberikan pengaruh apa-apa, kalaupun ada hanya sedikit sekali. Tetapi di daerah yang masyarakatnya sudah media oriented, kepopuleran seorang tokoh di mata media massa sudah memberikan jaminan suara kemenangan.
Hal itu terbukti pada masyarakat Kabupaten Tangerang ketika terjadi proses pemilihan Bupati Tangerang belum lama ini, di mana artis ibu kota Rano Karno berhasil memenangkan pemilihan untuk menjadi Wakil Bupati. Hal itu juga terjadi pada masyarakat Amerika Serikat, ketika aktor film Terminator Arnold Schwarzenegger memenangkan pemilihan gubernur California.
Sebaliknya, pada masyarakat yang belum media oriented seperti yang terjadi di Kalimantan Barat belum lama ini, ketenaran cagub dan cawagub ternyata tidak berhasil menjadi pemenang, karena masih kalah dengan konsep dan strategi pembai’atan aspek sukuisme, yakni Dayak.
Bagi sebagian masyarakat Jawa Barat, media memang sudah menjadi kebutuhan, tetapi belum media oriented benar, kecuali masyarakat yang tinggal di perkotaan saja, seperti Kota Bandung. Tetapi bisa saja, masyarakat perkotaan yang sering menjadi contoh perilaku masyarakat pedesaan akan memberikan pendapat lain.
Artinya, tingginya popularitas Dede Yusuf yang mengalahkan Agum Gumelar dan Danny Setiawan akan menjadi pemicu baru dalam kancah strategi komunikasi politik di Jabar.

Jika Dede Yusuf bersama Ahmad Heryawan (cagub) bisa memanfaatkannya secara benar, tepat, dan cepat hingga ke pelosok desa, serta sedikit memberikan bobot program dan konsep bagaimana membangun Jabar 2008-2013 nanti, bisa jadi menjadi fenomena baru di Pilkada Jabar.
Dari ketiga pasang kandidat, dari segi konsep, belum ada yang matang dan siap membangun Jabar seperti yang terbaca dalam berita media massa akhir-akhir ini. Secara keilmuan, semua pasangan kandidat pemimpin Jabar ini dianggap tidak siap membangun Jabar secara benar. Yang ada kemudian hanya menyerahkan mekanisme birokrasi dan elemen kepemerintahan Provinsi Jabar yang sudah ada, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan lainnya.
Akan tetapi, jika Dede Yusuf dan Ahmad Heryawan tidak bisa memanfaatkan momentum ini, yang akan berposisi kuat adalah grafik satu, di mana posisi Agum Gumelar teratas dengan posisi 45,2% dibandingkan Danny Setiawan yang berposisi 43,1%, apalagi jika posisi Ahmad Heryawan hanya 11.7%.
Dalam waktu tiga bulan ke depan tingkat kepopuleran ini tidak mungkin terkejar lagi, kecuali sekadar untuk memperbaiki persentase. Jika hal ini terjadi, Danny Setiawan adalah yang paling memungkinkan untuk menggeser posisi Agum Gumelar, mengingat Danny Setiawan sebagai Gubernur Jabar saat ini bisa menggunakan berbagai kesempatan untuk mempublikasikan dirinya secara besar-besaran.
Sebab bagi Danny, untuk menggeser Agum (jika Agum bersifat statis), karena hanya berselisih 2% yang apabila ditakar dengan berita media massa hanya membutuhkan kegiatan kampanye media secara maksimal selama sebulan saja.
Persoalannya kemudian, apakah para kandidat ini percaya bahwa media massa berperan besar dalam memenangkan mereka dalam bertarung? Apabila melihat kegiatan dan bobot berita yang tersaji pada media massa lokal dan nasional, ketiga pasang kandidat belum merasa perlu adanya penggunaan media massa secara tepat dan benar.
Terkesan, berita-berita tentang para kandidat yang tersaji ke masyarakat tidak terlalu berbobot dan tidak dapat dijadikan kontrak politik bagi masyarakat yang akan memilihnya, sehingga para kandidat dalam memberikan pernyataan pers hanya semata untuk mencari aman agar kelak jika menang tidak menjadi invoice politik baginya.

(Tulisan ini dimuat juga di Halaman Utama Harian Sore Sinar Harapan, Edisi Senin 14 April 2008 )

BUMN + BUMR = JABAR INC.

Ketika Bung Karno meminta Kabinet Djuanda untuk mendesain perusahaan milik pemerintah. Timbullah perdebatan sengit  soal konsep mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, ditengah Bung Karno sedang sibuk menasionalisasi asset-aset VOC dan perusahaan yang berafiliasi dengan VOC. Perdebatan itu, apakah BUMN tersebut bernama Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMP) seperti yang berkembang di dunia barat , dimana pemerintah memiliki saham-saham atas BUMP tersebut. Ataukah dalam bentuk seperti sekarang, yakni Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana rakyat dan pemerintah sama-sama memiliki perusahaan ini.

                Nuansa yang berkembang ketika itu, adalah masih nuansa berdebatan Bung Karno yang memilih konsep ekonomi sosio-ekonomi sebagai pilihan atas gagalnya system kapitalisme di dunia barat mensejahterakan rakyatnya secara menyeluruh dan gagalnya system komunisme-sosialisme mendongkrak pertumbuhan ekonomi serta mengekang potensi individu masyarakatnya dalam memajukan ekonomi. Konsep sosio-ekonomi Bung Karno, tidak terlalu berbeda denganb Bung Hatta yang tetap kekeh agar system ekonomi kerakyatan yang bentuk koperasi menjadi pilihan konsep ekonomi Indonesia. Akhirnya, sistem keekonomian gotong royong tetap dimasukkan dalam UUD 1945 ketika akan tetapi konsep Bung Karno juga masuk.

                Atas dasar perdebatan tersebut, maka akhirnya diputusakan badan usaha yang menjadi perusahaan adalah BUMN bukan BUMP, dengan harapan BUMN kelak menjadi tulang punggung perekonomian negara yang di dalamnya ada saham-saham rakyat dan saham-saham pemerintah. Akan tetapi dalam perjalannya, utamanya ketika Soeharto menjadi Presiden, maka konsep dan harapan tadi buyar. BUMN yang telah didesain dengan perdebatan panjang, hanya habis dalam tangan seorang jenderal. Soeharto menjadikan BUMN sebagai mesin uang untuk keperluan kekuasaannya, BUMN menjadi sapi perah penguasa dan politisi yang konon kabarnya masih berlanjut hingga kini.

                Benar memang, saat ini BUMN telah melakukan privatisasi. Artinya rakyat diberikan peluang oleh negara untuk memiliki saham-saham BUMN sehat tersebut melalui mekanisme bursa saham. Benar memang, rakyat diberi angin segar dan menjadi dasar bagi teori ekonomi bahwa BUMN tidak lagi sekedar mesin politik penguasa karena sudah ada pemegang saham yang terwakilkan dalam dewan komisaris dan dewan direksi. Akan tetapi, jika mengacu kepada konsep dasar tujuan berdirinya BUMN era Djuanda itu, jelas semakin jauh panggang  dari api. Sebab yang membeli saham-saham BUMN itu, ya tentu saja kalangan berduit, yang kalau diperiksa pencatatannya di Bursa Efek Indonesia (dulu Bursa Efek Jakarta) tak lebih dari 100.000 orang. Kalau pun ada tambahan adalah hot money yang dikelola oleh konsultan asing, sekedar untuk singgah beberapa saat untuk memperoleh capital gain.

                Adalah lucu saja, kemudian PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, yang kantor pusatnya berada di tengah-tengah jantung ibukota Jawa Barat, tetapi tidak secuil pun saham rakyat Jawa Barat dalam artian sesungguhnya. Lucu saja kemudian, IPTN yang begitu hebat dan menggemparkan dunia lenyap bagai debu ditiup angin. Padahal, jika mengacu kepada konsep BUMN era Bung Karno, maka seharusnya seluruh rakyat Jabar ikut memiliki saham-saham PT. Telkom tersebut. Juga rakyat Jabar harus memiliki atas saham-saham IPTN. Juga rakyat Jabar punya saham atas proyek jalan tol yang ada di wilayah Jabar. Juga, rakyat Jabar punya saham-saham atas PT. Kereta Api Inbdonesia. Dan perusahaan besar lainnya di Jawa Barat. Nasi telah telah menjadi bubur, sistem sudah berjalan. Tidak mungkin lagi, uang orang asing yang telah membeli saham-saham BUMN, kita kembalikan. Apa kata dunia.

                Namun bukan berarti, kita sebagai manusia yang telah dibekali akal, harus pasrah dengan keadaan ini. Kalau rakyat Malaysia beramai-ramai berhimpun diri dalam wadah koperasi, lalu negara memberikan insentif bagus untuk mendukung pembiayaannya. Maka tak heran, apabila sebagian besar saham-saham perkebunan kelapa sawit di Indonesia dikuasai oleh koperasi-koperasi rakyat Malaysia ini. Namun di Indonesia, koperasi telah menjadi momok sebagain besar masyarakat, gara- gara lembaga koperasi telah menjadi perpanjangan tangan elit penguasa Orde Baru untuk menjamah rakyat yang berhimpun di dalamnya. Makanya kala itu, koperasi lebih identik sebagai lembaga penerima “sedekahan politik” penguasa. Sedekahan politik yang dramatis ketika itu adalah Soeharto memerintahkan para konglomerat untuk menyumbangkan 25% sahamnya kepada koperasi-koperasi yang telah diseleksi pemerintah.

                Tak tanggung-tanggung, acara serah terima 25% saham para konglomerat itu dilaksanakan dengan acara kenegaraan di Istana Negara yang disaksikan oleh seluruh dunia melalui siaran langsung TVRI pusat ketika itu. Tetapi taukah Anda, bahwa itu hanya serimonial belaka agar Pak Harto disanjung-sanjung oleh rakyat kecil betapa hebatnya dia memimpin negara. Atau paling tidak rakyat akan berkata, betapa berwibawanya Soeharto sampai-sampai himbauannya saja (bukan aturan hukum) para konglomerat bersedia menyedekahkan 25% sahamnya kepada rakyat melalui koperasi. Cobalah cek, masih adakah 25% saham-saham koperasi tersebut pada perusahaan konglomerat itu? Tentu saja tidak ada lagi, perkiraan saya ketika itu umur saham 25% itu hanya setahun, tahun kedua perkiraan saya 25% saham tersebut akan menghilang atau minimal akan berkurang 50%-nya. Mengapa? Para konbglomerat bersedia memenuhi permintaan Pak Harto, karena aturan main di dalam penguasaan saham-saham perusahaan tidak terlepas dari soal untung dan rugi perusahaan yang bersangkutan.

                Seperti biasanya, jelang akhir tahun (sedikitnya setahun sekali), para pemegang saham mengadakan rapat para pemegang saham atau lebih dikenal RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham). Dalam forum inilah ditentukan nasib perusahaan, termasuk susunan direksi dan komisaris. Kalau perusahaan rugi, tentu RUPS akan meminta para pemegang saham untuk melakukan setor saham baru untuk mendorong modal perusahaan agar bisa pulih dari kebangkerutan. Anda bisa bayangkan bagaimana nasib saham 25% milik koperasi tadi, kalau seandainya setor harus berjumlah 25% dari yang disepakati oleh RUPS. Kalau Rp 100 milyar saja, maka koperasi harus mengusahakan Rp 25 milyar. Bila tidak setor, maka sahamnya mengecil atau habis. Dan memang itu dunia saham sesungguhnya. Saat itu seluruh konglomerat berbisik-bisik untuk mnemenuhi permintaan Pak Harto, lalu mereka membangkrutkan perusahaannya sehingga sahamnya dapat mereka ambil kembali.

BUMR = Jabar Inc.

Ketika saya membantu memperjuangkan terbentuknya Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, saya menulis bahwa kelak rakyat Babel harus mendirikan Babel Inc, agar PT Timah Tbk dapat direngguh sahamnya oleh rakyat Babel, khususnya saham pemerintah pusat yang masih tersisa 65%. Dalam benak saya, wajarlah jika 65% saham pemerintah pusat di PT Timah Tbk tersebut diserahkan kepada rakyat Babel melalui Babel Inc sebagai sebuah perusahaan raksasa yang saham-sahamnya dimiliki oleh seluruh rakyat yang ber-KTP Babel. Mengingat, bumi pulau Babel telah dieksploitasi oleh timah sejak zaman penjajahan Belanda hingga kini. Wajar dalam benak saya, jika sisa kejayaan timah di Babel dimiliki sepenuhnya oleh seluruh rakyat Babel. Sehingga saya membayangkan Babel Inc memliki 65% saham di PT Timah Tbk sebagai saham hibah dari pemerintah pusat.

                Hal serupa pernah saya tawarkan ke rakyat Kalimantan Barat ketika terjadi proses pilkada di daerahj penghasil hasil hutan dan kelapa sawit tersebut. Kalbar Inc, nama lembaga yang saya tawarkan itu. Agar rakyat Kalbar yang umumnya miskin dan tak berdaya itu dapat hidup setara dengan saudaranya di daerah lain. Sebab saya terkejut ketika dulu ada hearing di DPR RI, para menteri Pak Harto menyampaikan angka-angka trilyunan rupiah sebagai hasil hutan Kalbar, tetapi rakyat di bumi Dayak ini tetap saja miskin. Ironis sekali. Tetapi itu kenyataan hidup rakyat Kalbar. Lalu saya tawarkan konsep itu agar Kalbar Inc berdiri. Mereka menyambut baik ide itu, tetapi sayang, isyu kesejahteraan kalah dengan isyu sara yang dikembangkan oleh kandidat lain, bahwa suku Dayak harus kembali menjadi gubernur agar bisa keluar dari penindasan dan keterbelakangan.

                Di Jawa Barat, saya mengusulkan agar seluruh rakyat Jabar berhimpun diri dalam Jabar Inc. Artinya Jabar Inc adalah perusahaan holding company dari Bandung Inc, Bekasi Inc, Cirebon Inc dan sebagainya. Bandung Inc, adalah perusahaan Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) yang saham-sahamnya dimiliki oleh rakyat Bandung sendiri, demikian juga Cirebon Inc dan daerah kabupaten dan kota lainnya di Jabar. Lalu Jabar Inc, menjadi payung trerbesar ekonomi rakyat Jabar. Setelah instrument bisnis ini terbentuk, maka mulailah Pemda bersama DPRD membuat aturan daerah bahwa setiap usaha yang berada di wilayah Jawa Barat dan mengeksploitasi alam Jabar atau bersifat besar dan memonopoli, maka harus menyertakan saham rakyat Jabar melalui Jabar Inc, minimal 25% sebagai saham abadi (saham tidak akan berubah sampai kapan pun).

                Dengan cara demikian, maka rakyat Jabar tidak lagi termarjinalkan ketika setiap ada proyek baru di Jabar. Dan setiap penduduk Jabar adalah para pemegang saham perusahaan-perusahaan besar di Jabar yang saham-sahamnya dapat dijadikan jaminan di bank-bank. Hal serupa juga sudah dilaksanakan oleh Singapura delapan tahun silam. Bahkan Jabar Inc, akan menjadi perusahaan yang memilki asset trilyunan rupiah. Percayalah. Persoalan ekonomi dan bisnis yang mendera rakyat harus dihadapi pula dengan instrument bisnis, buksn dengan politik apalagi unjuk rasa, ialah Jabar Inc itu. Sebab terpaan deras globalisasi, tidak hanya rakyat Jabar yang tidak mampu menghadapinya, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia. Benteng terakhir pertahanan ekonomi rakyat Jabar adalah hanya dengan membuat sistem  Jabar Inc. Jika tidak, maka seluruh asset-aset ekonomi di wilayah Jabar hanya akan menjadi milik asing ketika Pemda mulai menjaring investor-investor asing. Sebab investor bagi Pemda adalah target mati, mutlak ada jika ekonomi daerah harus bergerak. Maukah rakyat Jabar jadi penonton seperti Kalbar dan Babel? (Saf).

SELAMAT DATANG KSKOM UNPAD!

Selamat datang di Blog Kami..Kelompok Studi Komunikasi Pascasarjana Unpad

Kami mengundang siapapun untuk bergabung dan berpartisipasi dalam mencerdaskan bangsa ini dan melepaskannya dari keterpurukan.

Semoga dengan media ini kita bisa maju bersama